Izin Gangguan (HO)

A.  Dasar Hukum
Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 9 Tahun 1998 tentang Izin Gangguan
B.  Persyaratan
1.   Persyaratan Izin Gangguan Perusahaan Industri (HO Industri) :
1.  Mengisi Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah (SPTRD); 2.  Membuat Surat Permohonan yang ditujukan kepada Bupati Cq. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Satu Pintu dan Penanaman Modal (KP2SP-PM); 3.  Pemohon wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a.   Fotocopy KTP pemohon yang masih berlaku sebanyak 1 (satu) lembar; b.   Pas foto berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar; c.    Fotocopy STTS Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebanyak 1 (satu); d.   Surat pernyataan pemohon (bermaterai) tentang tidak keberatan izin dicabut apabila melanggar ketentuan; e.   Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan (kecuali perusahaan perorangan) yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang sebanyak 1 (satu) lembar; f.     Surat rekomendasi dari Kepala Desa / Lurah setempat; g.   Surat rekomendasi dari Camat setempat; h.   Surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga yang disahkan oleh Kepala Desa / Lurah; i.     Untuk perusahaan yang mengeluarkan limbah agar terlebih dahulu mengurus UKL / UPL; j.     Membayar biaya retribusi sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang diterbitkan (sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku).
2.   Persyaratan Izin Gangguan Perusahaan Bukan Industri (HO Non Industri) :
1.  Mengisi Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah (SPTRD); 2.  Membuat Surat Permohonan yang ditujukan kepada Bupati Cq. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Satu Pintu dan Penanaman Modal (KP2SP-PM); 3.  Pemohon wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a.   Fotocopy KTP pemohon yang masih berlaku sebanyak 1 (satu) lembar; b.   Pas foto berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar; c.    Fotocopy STTS Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebanyak 1 (satu); d.   Surat pernyataan pemohon (bermaterai) tentang tidak keberatan izin dicabut apabila melanggar ketentuan; e.   Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan (kecuali perusahaan perorangan) yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang sebanyak 1 (satu) lembar; f.     Surat rekomendasi dari Kepala Desa / Lurah setempat; g.   Untuk perusahaan yang mengeluarkan limbah agar telebih dahulu mengurus UKL / UPL; h.   Membayar biaya retribusi sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang diterbitkan (sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku).
C.  Mekanisme
1.    Pengajuan berkas permohonan; 2.    Pemeriksaan berkas; 3.    Pemeriksaan Lokasi/Lapangan; 4.    Penetapan Biaya/Retribusi; 5.    Proses SK/Izin; 6.    Pembayaran biaya retribusi; 7.    Penyerahan SK/Izin.
D.  Retribusi
1.   Retribusi Izin Gangguan Perusahaan Industri (HO Industri)
Indeks Gangguan Perusahaan Industri dapat diklasifikasikan sebagai berikut :
a.  Lingkungan dan tarif
No. LINGKUNGAN TARIF 1. Lingkungan industri / kawasan industri Rp.         200,- 2. Lingkungan perkotaan Rp.         275,- 3. Lingkungan pasar Rp.         275,- 4. Lingkungan permukiman Rp.         350,- 5. Lingkungan Pergudangan Rp.         225,- 6. Lingkungan Sosial Rp.         500,-
b.  Lokasi dan Indeks
NO LOKASI INDEKS 1. Jalan Utama 3 2. Jalan Sekunder 2 3. Jalan Lingkungan 1
c.   Gangguan dan Indeks
NO GANGGUAN INDEKS 1. Besar 3 2. Menengah 2 3. Kecil 1
d.  Luas Bangunan dan Indeks
NO LUAS BANGUNAN INDEKS 1. <100>2 2 2. > 101 m2 – 1.000 m2 3 3. > 1.000 m2 4
2.   Retribusi Izin Gangguan Perusahaan Bukan Industri (HO Non Industri)
Indeks Gangguan Perusahaan Industri dapat diklasifikasikan sebagai berikut :
a.  Lingkungan dan tarif
No LINGKUNGAN TARIF 1. Pusat Kawasan Niaga Rp.          300,- 2. Kawasan Niaga Rp.          250,- 3. Perkantoran Rp.          300,- 4. Campuran Rp.          300,- 5. Industri / kawasan Industri / pergudangan Rp.          200,- 6. Pendidikan Rp.          350,- 7. Permukiman Rp.          350,-
b.  Lokasi dan Indeks
No LINGKUNGAN INDEKS 1. Jalan Propinsi inti kota Kecamatan 3 2. Jalan Propinsi pinggiran kota Kecamatan 2 3. Jalan Kabupaten inti Kota Kecamatan 2 4. Jalan Kabupaten pinggiran kota Kecamatan 1,5 5. Jalan Lingkungan inti kota Kecamatan 1,5 6. Jalan Lingkungan pinggiran Kota Kecamatan 1,5
c.   Gangguan dan Indeks
No LINGKUNGAN INDEKS 1. Besar 3 2. Menengah 2 3. Kecil 1,5
d.  Luas Bangunan dan Indeks
No LINGKUNGAN INDEKS 1. 24 m2 1 2. 25 m2- 40 m2 1 3. 41 m2 - 100 m2 1,5 4. 101 m2 - 500 m2 2,25 5. 501 m2 - 1.000 m2 2,5 6. 1.001 m2 s/d seterusnya 3
e.  Jenis Usaha dan Indeks
No LINGKUNGAN INDEKS 1. Usaha hewan peliharaan 3 2. Hotel, Penginapan dan sejenisnya 3 3. Hiburan dan Pariwisata 3 4. Angkutan 2 5. Perbengkelan 2 6. Dagang 1,5 7. Perbankan dan Keuangan 1,5 8. Rumah Sakit, Klinik 1 9. Usaha lainnya 1
f.    Jenis Bangunan dan Indeks
No JENIS BANGUNAN INDEKS 1. Permanen Lux 3 2. Permanen 2 3. Semi Permanen 1 4. Darurat 0,75
E.  Waktu Penyelesaian
Waktu penyelesaian izin paling lama 14 (empat belas) hari kerja
F.  Masa Berlaku Izin
Masa berlaku izin adalah 3 (tiga) tahun.
NB : Persyaratan masing-masing dibuat rangkap 3 (tiga) dan Menyediakan Materai 6000 sebanyak 3 (tiga) buah
KODE  : SOP-Z.009	Izin Gangguan (HO)	KP2SP-PM KAB. PAKPAK BHARAT